Surabaya, 25 Mei 2023
Perjalanan Bandung – Surabaya dengan menggunakan kereta api Turangga, berangkat pukul 18.50 dari statsiun Kota Bandung, bersama rombongan 7 Kepala Sekolah & staff ahli PSMK, yang dipimpin oleh Kepala Bidang PSMK bapak Edy Purwanto. Kunjungan ke Surabaya, dalam rangka studi tiru terkait pengelolaan Pendidikan terutama dibawah kewenangan Provinsi, SMK khususnya. Banyak hal menarik yang diperoleh dari diskusi dengan tim dari 2 SMK, yakni ; SMKN 5 Kota Surabaya dan SMKN 8 Kota Surabaya, sekaligus juga mendapat pencerahan dan sharing informasi terkait kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan pendidikan.
Berikut resume yang saya catata, dari hasil dialog dengan tim dari SMKN 5 Kota Surabaya dengan pa Kabid dan rombonga, termasuk saya ikut mendampingi.
Dialog /Diskusi di SMKN 5 Surabaya :
Hasil Diskusi :
Kabid PSMK Disdik Provinsi Jabar :
Tujuan kunjungan – ada 2 yang ingin didiskusikan (BOPD/BPMU & ..) / anggaran, bagaimana implementasinya.
di jabar anggaran besar tapi riaknya cukup besar, sedangkan di jatim, sepertinya lebih adem.
BOPP di jawa timur ?
Kondisi di jabar masih banyak riang terkait masalah iuran, sumbangan, atau pungutan. bagaimana di Jatim?
P3K – gajih dan tunjangannya sudah ditersedia, berbeda dengan di jabar yang belum sepenuhnya dipenuhi.
Tim SMKN 5 Surabaya :
Gubernur sebelumnya “Pade Karwo” membuat Surat Edaran (SE/bukan pergub) terkait SPP tahun 2017, yang isinya menjelaskan terkait besaran SPP untuk setiap sekolah / daerah kota/kabupaten di Jawa Timur. Data dasar yang digunakan untuk penentuan jumlah besaran SPP diantaranya, Tingkat kemahalan disetiap daerah kota/kabupaten, Tingkat kebutuhan disetiap sekolah berdasarkan besara SPP yang ditentapkan sebelumnya oleh sekolah dan lainnya.
Apakah ada gejolak atau penolakan dari masyarakat ???
Relatif tidak ada penolakan dari masyarakat.
Di saat ini, dibawah kepemimpinan Gubernur Ibu Kopipah, SPP dihapuskan / stop, selanjutnya SPP yang sudah ditetapkan oleh sekolah masing-masing, sepenuhunya di tanggung oleh APBD, yang besaranya sesuai dengan SPP yang telah ditetapkan oleh masing2 sekolah.
Namun demikian, sekolah melalui komite masih diberikan kewenangan untuk memungut sumbangan / iuran dari orang tua siswa, selama disetujui oleh orang tua siswa, dan untuk yang tidak mampu diberikan kebebasan.
Untuk yang tidak mampun akan diverifikasi di saat setelah mereka diterima menjadi siswa, bukan diakukan di awal pada saat PPDB.
Untuk SMK yang statusnya SMK BLUD, tidak diberikan SPP tetapi mendapatkan suntikan dana setiap tahunnya untuk pengembangan BLUD nya, yang besarannya ditentukan berdasarkan Rencana Bisnis Anggarannya, dengan melihat besaran biaya opersionalnya. Semakin besar biaya operasionalnya, semakin besar pula bantuan dananya.
Sumber anggaran untuk smk BLUD terdiri dari
- BOS
- BOPP
- Penghasilan Funsional (BLUD)
- Subsidi BLUD (APBD)
- Komite
## Untuk pembiayaan yang sisfatnya personal untuk siswa, sepenuhnya dilakukan oleh tiap-tiap Jurusan, tidak lagi melalui sekolah / komite, seperti kebutuha untuk kegiatan yang sepenuhnya untuk kepentingan pribadi siswa, seperti Studi tour / Kunjungan industri, kegiatan siswa, atau kegiatan personal lainnya.
## Mekanisme pengawasan dan pelaporan sama seperti yang dilakukan di Jawa Barat.
Penggunaan , Inspektorat juga ikut dalam pengawasan anggaran.
## Untuk pengadaaan Barang, harus melalui pengusulan ke KCD melalui ekatalog, yang selanjutnya KCD yang eksekusi.
## Kalo penggunaan anggaran di bawah 5jt, sekolah bisa melakukan secara swakelola
## Penggunaan anggaran tiap bulannya tidak ada batasan nominal /jumlah, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang sudah diajukan.
### POLRI (Polre – POLDA), Kejaksaan (Kajari – Kajati) & Disdik, membentuk satgas / Posko yang bertempat di setiap kota/kabupaten dan tingkat Provinsi, Posko ini bertugas untuk penanganan kasus /permasalah bagi setiap satuan pendidikan. Semua permasalah akan diselesaikan ditingkat Posko/ satgas.
Selanjutnya, rombongan beserta anggota Dewan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, bekesempatan untuk audisi dengan Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berikut hasil pertemuannya bisa di lihat di link berikut :
Komisi V Dorong Pemprov Jabar Banyak Belajar dari Jatim Terkait Pendidikan
